Thailand Emergency, Indonesia berikutnya?

Thailand Emergency / www.dailymail.co.uk

Thailand saat ini berada dalam krisis politik yang parah. Bisa dikatakan situasinya sudah emergency. Perkembangan setiap detik semakin memanas. Apalagi saat PM Abhisit mengancam akan menggunakan kekerasan untuk melawan para demonstran. Kota Bangkok nyaris lumpuh.

Setiap terjadi krisis di Thailand, kenangan luka lama seolah terkuak. Karena beberapa krisis yang pernah terjadi di Thailand tak bisa dihindari juga merambat ke Indonesia, dalam skala yang berbeda-beda.

Di tahun 1997, krisis ekonomi yang bermula di Thailand, menghempas Indonesia dalam hitungan singkat ke dalam krisis multidimensi. Di bulan Desember 2006, saat Thailand menerapkan kontrol arus modal, Indonesia juga terkena dampaknya. Kepercayaan investor asing sempat goyah karena mereka khawatir apa yang terjadi di Thailand, terjadi juga di Indonesia.

Di bidang politik dan keamanan demikian pula. Saat Bandara Internasional Suvarnabhumi diboikot pada tahun 2008 oleh para pendukung Thaksin, banyak investor asing buru-buru mengamankan portfolionya yang ada di wilayah regional, termasuk Indonesia. Sebagian kabur tak bilang-bilang. Tapi sebagian pamit dengan sopan. Saat itu, saya ingat dalam satu hari menerima lebih dari lima orang portfolio manager asing yang menanyakan kabar ekonomi Indonesia. Sejujurnya, mereka was-was apa yang terjadi di Thailand akan menimpa Indonesia. Sebagian, terang-terangan berkata akan hengkang dari Indonesia. Kita tak bisa berbuat apa, memang itu uang mereka. Dan kita juga tidak bisa melarang.

Karakteristik ekonomi antara Thailand dan Indonesia yang seperti memiliki aliran darah sama, memang menjadikan kekhawatiran itu beralasan. Struktur ekspor, sektor ekonomi, dan keuangan kedua negara nyaris sama. Oleh karenanya, saat Thailand meriang, Indonesia ikut gelisah. Saat Thailand ambruk, Indonesia amblas.

Meski krisis yang terjadi saat ini berbeda skalanya, pasar keuangan kadang tidak rasional. Secara fundamental, kondisi politik di Indonesia saat ini jauh lebih baik dari Thailand. Pemilu demokratis di Indonesia berlangsung dengan damai dan aman. Stabilitas politik dan keamanan di Indonesia juga jauh lebih baik. Apa yang terjadi di Thailand telah pernah kita lalui di tahun 1998, dan kita tak mau mengulanginya.

Tapi pasar bukan aliran fundamentalis, mereka lebih sentimentalis. Pasar lebih mengutamakan insting. Terlepas dari benar atau tidaknya. Mereka tak menerima dengan mudah begitu saja berbagai perbaikan yang ada di Indonesia. Satu hal yang mencengangkan adalah, meski Thailand dilanda krisis politik, kepercayaan investor asing ke Thailand masih lebih baik dari Indonesia.

CDS Indonesia tertinggi / Lap Perekonomian Ind 2008

Indikator yang saat ini dipakai para investor adalah apa yang dinamakan CDS atau currency default swap. Ini adalah produk pasar keuangan yang menjamin kemungkinan terjadinya default atau gagal bayar pemerintah di suatu negara. Kalau CDS-nya tinggi, berarti risiko negara itu akan gagal juga tinggi. Saat ini di ASEAN, Indonesia mencatat angka CDS tertinggi (di atas 600, dibandingkan negara lain yang di bawah 500). Bagi beberapa kalangan investor, ini menunjukkan risiko yang tinggi untuk berinvestasi di Indonesia.

Hal itu menjelaskan mengapa arus modal asing masih masuk ke Thailand dalam beberapa tahun belakangan ini, meski krisis politik mulai memanas. Dengan berbagai instabilitas, kudeta, dan pemerintahan militer yang otoriter saat Samak menjadi PM, pertumbuhan ekonomi Thailand masih tumbuh berkisar di angka 4-5%. Investasi asing, turisme, dan sektor pertanian di Thailand juga masih tumbuh.

Namun, apabila krisis Thailand berlangsung terus menerus, kepercayaan itu sudah pasti akan tergerus. Saat ini saja, pemerintah Thailand mulai mengkhawatirkan anjloknya perekonomian Thailand dan hilangnya kepercayaan internasional akibat demonstrasi berkepanjangan. Sektor turisme yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan Thailand (6% dari GDP) diperkirakan akan anjlok. Dibatalkannya KTT di Pattaya juga sungguh mencoreng muka Thailand di dunia internasional. Pada akhirnya, apabila investor tidak memperoleh kepastian, kepercayaan akan runtuh.

Krisis di Thailand sekiranya dapat menjadi pelajaran bagi ekonomi Indonesia untuk berbenah diri dan merenung lebih dalam. Di bidang ekonomi, upaya melakukan pembenahan struktural menjadi penting. Hal ini perlu untuk membangun kepercayaan dunia internasional pada ekonomi Indonesia. Di bidang politik, upaya menjaga stabilitas juga penting. Ekonomi dan politik adalah saudara kembar yang tak bisa dipisahkan.
Thailand, yang kondisi ekonominya lebih baik dari Indonesia, bisa kehilangan kepercayaan dengan krisis politik yang berkepanjangan. Oleh karenanya kita perlu menjaga kondisi ekonomi Indonesia yang masih rentan saat ini agar jangan sampai goyah karena munculnya krisis politik, ataupun perebutan kekuasaan yang tidak wajar. Mudah-mudahan pemilu yang aman dan damai dapat terus berlangsung selama 2009 di Indonesia. Dengan demikian, krisis Thailand kali ini tidak menular ke Indonesia. Dan semoga krisis itu lekas berakhir.

Junanto Herdiawan

Harga BBM Berpeluang Turun Rp500 Lagi

MI/HIMANDA AMRULLAH

JAKARTA--MI: Pembatalan pemangkasan kuota produksi organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dalam sidang di Wina, Austria 15 Maret lalu, membuat harga minyak dunia kembali merosot di kisaran US$40-US$43 per barel. Kondisi ini membuat harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjejak di kisaran Rp3.900 per liter.

"Saat ini kita bisa mendorong pemerintah agar kembali menurunkan harga bbm menjadi Rp4.000 per liter. Hal ini disebabkan biaya pokok BBM tinggal Rp3.900 per liter, sehingga kalaupun menjual Rp4.000 per liter pemerintah masih mendapat untung Rp100 per liter," ujar pengamat perminyakan Kurtubi, di sela Seminar Prosfektif Bisnis Migas, Perbankan dan Otomotif di Jakarta, Selasa (17/3).

Menurut Kurtubi, harga keekonomian ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) 10% dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%. "Dengan menjual di kisaran ini, dengan harga ini pun APBN tidak akan terbebani," ujar Kurtubi.

Saat ini yang bisa dilakukan OPEC adalah meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap komitmen total kuota pengurangan produksi 4,2 yang telah disepakati hingga akhir September 2008 lalu.

"Saat ini tingkat kepatuhan anggota OPEC hanya sekitar 80%, jadi mereka akan berusaha supaya semua anggota bisa secara maksimal mematuhi kesepakatan tersebut. Upaya ini yang pada akhirnya diharapkan akan membawa harga bisa merangkak ke level US$60," ujar Kurtubi.

Kondisi itu akan dimanfaatkan para pedagang (trader) minyak mentah untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan aksi beli saat harga minyak turun dan akan menjual saat pasokan minyak dunia mulai berkurang sehingga harga naik lagi.

"Hanya saja kekuatan trader ini hanya akan membuat harga crude berada di ekuilibrium US$45 per barel sebab harga minyak dunia hanya akan berkisar antara US$37 hingga maksimal US$45 per barel," papar Kurtubi.

Meski 3 kali penurunan harga premium dan 2 kali penurunan harga solar ini sejak akhir 2008 lalu belum juga mampu meringankan beban hidup masyarakat, Kurtubi meyakini penurunan kali ini akan memiliki dampak positif. "Karena menjelang pemilu ini pemerintah pasti berupaya menstabilkan distribusi barang dan jasa untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Selain itu perekonomian akan menggeliat seiring aktifitas kampanye partai politik. Jadi penurunan Rp500 lagi itu akan sangat berarti untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Kurtubi.

Sementara itu menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, meski OPEC batal menurunkan kuota produksi belum menjamin harga crude akan serta merta turun kembali secara drastis. "Kita harus hati-hati saja, karena saat ini harga minyak dunia maupun produk BBM di pasar internasional masih terus fluktuatif. Hal ini membuat pemerintah tidak akan gegabah membuat keputusan untuk mengubah harga BBM saat ini," ujar Purnomo.

Meski harga keekonomian premium saat ini mungkin kembali turun, Purnomo mengaku belum mengetahui besarannya. Sebagai gambaran, menjelang sidang OPEC lalu harga keekonomian premium sempat menyentuh kisaran Rp5.442 per liter.

"Karena kita kan ingin harga minyak mentah itu rendah supaya tidak muncul beban subsidi BBM, sedangkan OPEC ingin agar harga crude itu tetap tinggi," ujar Purnomo.

Sebagai negara pengekspor minyak mentah yang sekaligus menjadi salah satu importir minyak mentah dan BBM, Indonesia megalami kesulitan dengan orientasi OPEC ini. "Karena itu kita keluar dari OPEC," pungkas Purnomo. (JJ/OL-03)

TIB: Utang RI Capai Posisi Terbesar dalam Sejarah

Foto: dok Detikcom

Jakarta - Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir justru mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. Utang sebesar ini merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.

Demikian disampaikan Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dalam Jumpa Pers di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, Selasa (1/4/2009).

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir jumlah utang Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun pada Desember 2003 menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau naik kurang lebih sebesar Rp 392 triliun.

"Itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah," tegasnya.

Sementara itu, Rizal juga mengatakan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 jutan per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.

"Kan aneh, data TIB menunjukkan utang naik, kok berani-beraninya pemerintah bikin iklan utang turun," katanya.

Indonesia Percuma Datang Ke G-20

Tim Indonesia Bangkit (TIB) juga menilai kedatangan Indonesia di G-20 bisa sia-sia jika tidak membawa kepentingan ekonomi khusus bagi Indonesia sendiri.

"Percuma saja jika Indonesia di G-20 tidak membawa sebuah agenda khusus yang mengutamakan perekonomian di Indonesia, semua akan sia-sia," ujar ekonom TIB Hendry Saparini dalam kesempatan yang sama.

Menurut Hendry, jika kehadiran Indonesia hanya memperkuat peran IMF dan Bank Dunia serta membuka lebar pintu perdagangan bebas maka sama saja hal itu akan merugikan Indonesia karena dampak dari perdagangan bebas tersebut akan menjatuhkan industri lokal karena pasar akan dibanjiri oleh produk impor.

"Rugi bila kita tidak membawa suatu agenda yang tidak membahas kepentingan ekonomi kita, namun hanya mengurusi IMF dan Bank Dunia," jelasnya.

"Kita jangan mau dibodoh-bodohi. Selama ini negara-negara maju tidak pernah membuka luas pintu perdagangan bebas. Kalau Indonesia tidak berani memperjuangkan kepentingan ekonominya ya percuma aja berada di sana," tuturnya.

G20 BUKAN JAWABAN ATAS KRISIS EKONOMI DUNIA:

STATEMENT INFID TERHADAP PERTEMUAN G20:

G20 BUKAN JAWABAN ATAS KRISIS EKONOMI DUNIA:

DIBUTUHKAN TATA EKONOMI-POLITIK DUNIA YANG ADIL

Pertemuan G20 kembali digelar di London, Inggris pada tanggal 1-2 April 2009. Pertemuan ini dirancang atas prakarsa AS setelah negara-negara maju yang tergabung dalam G8 gagal menyelesaikan krisis ekonomi dan keuangan global. Krisis yang bersumber dari AS yang menelan kerugian senilai triliunan dollar AS telah memaksa AS untuk meminta bantuan pada negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk ikut bersama-sama mencari jalan keluar atas krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah setelah krisis yang sama di tahun 1930-an.

Pertemuan G20 yang digelar baik di Washington, USA, tanggal 15 November 2008 maupun pertemuan para Menteri Keuangan di Horsham, Inggris, tanggal 14 Maret 2009 telah menghasilkan keputusan yang memastikan pasar bebas harus tetap bekerja. Sektor keuangan tidak boleh terganggu dan sistem keuangan global tidak berubah kecuali semua negara harus ikut menanggung krisis dengan memberikan stimulus fiskal dan dukungan pendanaan bagi perbankan. Pertemuan juga mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional melalui penguatan kembali peranan IMF dan Bank Dunia terutama di negara berkembang terutama dalam hal peningkatan kapasitas pendanaan. Khusus Bank Dunia, fokus pinjaman diutamakan pada infrastruktur dan sektor keuangan, yang tidak lain untuk membantu operasi perusahaan-perusahaan transnasional di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Pertemuan G20 juga menolak proteksionisme sistem perdagangan, karena pasar bebas harus tetap berjalan dengan aturan yang baru. Kesepakatan-kesepakatan G20 ternyata sama sekali tidak menghasilkan perubahan apapun bahkan tak mampu menghentikan krisis financial yang sudah mulai makin menyengsarakan rakyat di negara-negara dunia ketiga.

Kegagalan Sistem Keuangan Dunia

Sistem keuangan dunia saat ini yang dimotori oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF serta ditopang oleh lembaga keuangan regional seperti ADB, African Development Bank dan Inter American Development Bank terbukti gagal mencapai misinya yakni mengatasi kemiskinan terutama di Dunia Ketiga. Selama lebih dari 60 tahun keberadaan lembaga-lembaga tersebut, jumlah penduduk miskin terus bertambah dan kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin semakin dalam, dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Ketergantungan negara-negara Selatan terhadap utang dan investasi jangka pendek dari negara-negara Utara semakin meningkat, baik pada lembaga-lembaga keuangan swasta maupun pada lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan IMF) tersebut di atas.

Ketika Indonesia dan negara di Asia lainnya seperti Thailand dan Korea Selatan menghadapi krisis ekonomi di tahun 1997, IMF terbukti gagal menyelamatkan Negara-negara tersebut dari krisis. Lebih dari itu, perubahan kebijakan ekonomi secara struktural dengan alasan pengetatan fiscal yang direkomendasikan oleh IMF, menjadikan sector-sektor strategis seperti air, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan dijual murah ke perusahaan-perusahaan swasta asing. Lebih fundamental lagi, kontrol pemerintah atas sektor keuangan diminimalisir bahkan dihilangkan, yang ternyata menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia saat ini. Indonesia sejak krisis 1997/1998 telah dijebak masuk di dalam kerangka pasar bebas Meningkatnya produk keuangan dan transaksi derivatif telah ikut menghancurkan kekuatan keuangan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Lembaga keuangan internasional terutama IMF memiliki andil besar dalam menciptakan krisis yang ada sekarang melalui kebijakannya terutama di sektor keuangan dengan meminimalkan pengawasan pemerintah terhadap produk-produk keuangan.

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia Dalam Pertemuan G20 Tidak Bermanfaat Bagi Rakyat

Pada pertemuan tingkat menteri G20 di Sao Paolo, Brazil, pemerintah Indonesia malah mendorong peningkatan kapasitas pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional terutama dari Bank Dunia, IMF dan bank pembangunan lainnya dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Pemerintah juga mendorong IMF untuk mereformasi prosedur pinjaman dengan menciptakan instrument likuiditas yang dapat dicairkan secara cepat dan tanpa prasarat bagi negara yang memiliki track records kebijakan yang baik (Depkeu, 2008). Sikap ini jelas-jelas melupakan dan mengingkari kenyataan bahwa lembaga-lembaga tersebut sejak dulu telah gagal mengatasi krisis. Hal ini menunjukkan bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak belajar dari pengalaman dengan tetap menggantungkan sumber pendanaan dari lembaga keuangan internasional yang jelas-jelas tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi global. Pemerintah Indonesia menghendaki bangsa ini untuk terus bergantung pada utang bahkan dalam penyelesaian krisis sekalipun.

Pemerintah Indonesia dalam pertemuan di Horsam, Inggris, juga menyetujui adanya jaminan pembiayaan risiko gagal bayar utang korporasi swasta oleh pemerintha melalui lembaga keuangan internasional terutama Bank Dunia dan JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Beban utang swasta Indonesia yang jatuh tempo tahun ini mencapai RP 209,6 triliun (USD 22.6 milliar). Sementara pada saat yang bersamaan utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2009 ini mencapai kurang lebih RP 112,19 triliun yang terdiri dari RP 73,28 triliun pinjaman bilateral dan multilateral, dan RP 38,91 triliun untuk pembayaran surat berharga Negara (SBN). Belum selesai dengan kasus BLBI, yang tidak lain daripada pembayaran beban utang swasta oleh Negara, sekarang pemerintah hendak menciptakan BLBI tahap yang baru. Pembayaran utang swasta nasional ini pada gilirannya bukan untuk menyelamatkan sector swasta di dalam negeri tetapi untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Berkaitan dengan pertemuan G20 yang akan berlangsung di London tanggal 1- 2 April mendatang, INFID menyatakan:

1. Pertemuan G20 tidak akan menghasilkan tata dunia yang adil, bahkan sebaliknya akan menciptakan tata dunia yang semakin tidak adil. Negara berkembang dan tertinggal lainnya yang tidak tergabung dalam G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak sama diabaikan peranannya. Padahal negara-negara inilah yang terkena dampak paling parah dari krisis yang seharusnya menjadi tanggung jawab AS dan negara-negara maju lainnya sebagai biang terjadinya krisis ekonomi dan keuangan saat ini. Seluruh negara harus diakui peranannya dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih baik, bukan hanya negara-negara yang tergabung dalam G20.

2. Menolak penguatan peran IMF dan Bank Dunia dalam penanganan krisis financial. Lembaga-lembaga multilateral ini telah terbukti gagal dan bahkan menjadi biang keladi krisis keuangan global. Dibutuhkan tata ekonomi-politik dunia yang baru yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, penghormatan atas hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

3. Mendesak PBB untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam penyelesaian krisis, dengan syarat adanya reformasi di tubuh PBB dengan menghilangkan hak veto lima negara.

4. Kehadiran Presiden SBY dalam pertemuan G20 di London, 2 April 2009 adalah sebuah kesia-siaan dan memperlihatkan betapa patuhnya Presiden SBY kepada keinginan pemberi utang Indonesia ketimbang pada rakyatnya. Pertemuan G20 hanyalah pertemuan yang akan meneguhkan ketidakadilan struktur ekonomi dunia yang ada saat ini. Petemuan G20 ini tidak akan memiliki arti penting bagi Bangsa Indonesia selama liberalisasi ekonomi masih berlangsung, dan masih terus bergantungnya Indonesia pada utang luar negeri terutama dari Bank Dunia dan ADB, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang menjadi akar pemiskinan di Indonesia

5. Menolak jaminan pembiayaan risiko gagal bayar utang swasta oleh pemerintah. Utang swasta tidak seharusnya menjadi tanggungjawab publik dengan menggunakan uang negara. Apalagi utang swasta tersebut akan dibebankan dalam skema utang baru melalui lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang nantinya akan ditanggung seluruh rakyat Indonesia, yang sudah mulai merasakan dampak krisis ekonomi global ini. Seharusnya pemerintah mengambil prakarsa penghapusan utang-utang yang tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

6. Menolak kesepakatan-kesepakatan bilateral yang berkaitan dengan skema perubahan iklim, yang akan memberi peluang pada kehancuran alam dan lingkungan Indonesia. Rencana kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Inggris yang hendak mengembangkan bio-car yang akan membebani Indonesia untuk melakukan ekspansi produksi agrofuel yang akan dikuasai perusahaan-perusahaan Inggris seharusnya dibatalkan. Pemerintah Indonesia seharusnya hanya berkonsentrasi membendung dampak buruk dari krisis ekonomi global terhadap pemiskinan rakyat Indonesia.